Presiden SBY Intervensi dalam Isu Pengelolaan Hutan

Jumat, 18 Desember 2009, 19:26:29 WIB Kopenhagen:
Ketika perundingan COP 15, di Bella Center, Kopenhagen, berlangsung alot untuk beberapa topik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesempatan melakukan intervensi. “Intervensi saya lakukan langsung menanggapi sesuatu yang memang menjadi kepentingan kita, yaitu tentang forest management,” ujar Presiden dalam keterangan pers singkatnya di Hotel Crowne Plaza, Jumat (18/12) siang waktu setempat.

“Ada dalam teks tadi yang menyinggung bahwa negara berkembang yang punya hutan harus mencegah penggundulan hutan, melaksanakan penanaman hutan, dan lain-lain yang itu merupakan kewajiban. Saya mengatakan bahwa itu tidak berimbang dan saya meminta diperbaiki. Saya jelaskan, sebenarnya inisiatif itu agar hutan dikelola dengan lebih. (Ide ini) justru datang dari negara-negara yang punya hutan,” SBY menjelaskan.

Presiden SBY mengingatkan, isu pengelolaan hutan ini sudah dimunculkan sejak High Level Meeting on Climate Change di New York, AS, September 2007. SBY yang berinisiatif mengundang kepala negara/pemerintahan yang memiliki hutan hujan tropis untuk berkumpul. Lalu, isu dibahas lagi pada COP 13 di Bali. "Dan di situ memang semangatnya harus ada kemitraan yang seimbang antara negara yang punya hutan hujan tropis dengan negara-negara maju,” terang SBY.

Posisi Indonesia jelas, harus ada keadilan. Harus ditulis dalam satu paragraf antara kewajiban negara-negara berkembang dengan insentif yang diterimanya. "Insentif itu saya sebutkan langsung dan dengan mekanisme yang tepat dan segera bisa diwujudkan, berasal dari develop nation public funding maupun dari yang bersifat pasar yang bisa kita kembangkan,” SBY menegaskan.

Presiden berharap usulan Indonesia akan muncul dalam teks final nanti. Untuk itu, seusai memberi keterangan pers, SBY langsung kembali ke okasi konferensi. "Saya lebih optimis bahwa akan ada hasil di Kopenhagen. Saya juga sependap[at dengan delegasi Tiongkok dan lainnya tadi, jangan sampai kerja keras dari working group sejak Bali dan Polandia, sekarang ini dianggap tidak ada. Itu harus didukung, apapun hasilnya. Dua track itu harus diangkat, didorong dan kemudian menjadi modalitas untuk pembicaraan lanjutan di tahun depan. Tentunya harus ada timeline. Misalnya medio 2010 harus selesai pembahasan itu,” SBY menambahkan. (osa/har) | Source : http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/12/18/4995.html